Apakah Akuntansi dalam Pemerintahan Sama Seperti Akuntansi Perusahaan
Akuntansi pemerintahan merupakan aktivitas pemberian jasa dalam penyediaan informasi keuangan pemerintah. Aktivitas ini berdasar pada proses pencatatan, pengikhtisaran, serta pengklasifikasian terhadap transaksi keuangan yang terjadi pada pemerintahan dan juga penafsiran dari informasi keuangan. Dalam penyusunan akuntansi ini, terdapat standar tertentu yang disebut sebagai SAP (Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah).
Tujuan akuntansi pemerintah yakni menyajikan informasi untuk pengambil keputusan mengenai kejadian ekonomi penting serta mendasar. Selain itu, akuntansi ini dapat mempersiapkan informasi mengenai cara mengalokasikan sumber yang terbatas laiknya tenaga kerja, modal, bahan baku, serta tanah. Sehingga, tujuan pemerintah bisa tercapai.
Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Terdapat beberapa tujuan dari akuntansi pemerintahan, beberapa diantaranya:
1. Manajerial
Akuntansi pemerintah memiliki tujuan yakni melakukan perencanaan berupa susunan APBN serta strategi pembangunan. Sehingga aktivitas pembangunan bisa mengendalikan aktivitas tersebut untuk mencapai ketaatan terhadap undang-undang, efisiensi, efektivitas, serta ekonomis.
2. Akuntabilitas
Di dalam suatu pemerintahan, keuangan dari negara harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa sesuai dengan amanat dari konstitusi. Pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang 1945 pasal 23 ayat 5.
3. Pengawasan
Tujuan selanjutnya adalah sebagai pemeriksaan dan pengawasan keuangan. Yang mana di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaan, serta pemeriksaan manajerial (operasional).
Dua Basis SAP
Seperti yang telah dibahas bahwa akuntansi pemerintah memiliki standar tertentu yang disebut dengan SAP. Dalam hal ini, ada dua jenis SAP yang perlu diketahui, diantaranya:
1. SAP Berbasis Akrual
SAP yang satu ini mengakui adanya beban, pendapatan, aset, ekuitas, serta utang pada laporan finansial yang berbasis pada akrual. Selain itu, SAP ini juga mengakui adanya belanja, pendapatan, serta pembiayaan pada pelaporan anggaran berdasar pada penetapan APBN maupun APBD.
Basis akrual diakui serta dicatat ketika terjadi transaksi maupun ketika kejadian maupun kondisi lingkungan memiliki pengaruh terhadap keuangan dari pemerintah tanpa memerhatikan ketika kas dibayar.
2. SAP Berbasis Kas
Selanjutnya ada basis akuntansi yang mengakui belanja, pendapatan, serta pembiayaan di dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan akrual untuk mengakui kewajiban, aset, serta ekuitas di dalam neraca.
Basis kas yang digunakan dalam realisasi anggaran merupakan pendapatan diakui ketika kas diterima pada rekening kas umum daerah maupun negara maupun entitas pelaporan dan belanja diakui ketika kas dikeluarkan dari kas umum daerah maupun negara.
Perbedaan dari Akuntasi Pemerintah dan Akuntansi Komersial
Akuntansi pemerintahan tidak sama dengan akuntansi komersial. Sehingga, implikasinya ada pada praktik yang berlaku pada dua organisasi itu. Nah, perbedaan paling mendasar antara akuntansi pemerintah dengan komersial, diantaranya:
1. Kepemilikan
Akuntansi pemerintah bersifat tidak ada kepemilikan sehingga lebih independen. Sedangkan akuntansi komersial dibuat untuk pada pemilik organisasi maupun entitas. Serta mempunyai kepentingan dari laporan yang sudah dibuat. Bagi organisasi, kepemilikan dapat dimiliki oleh banyak individu yang memegang saham perusahaan.
2. Auditor
Pada akuntansi komersial, akuntan publik merupakan pihak yang mempunyai wewenang dalam mengaudit laporan keuangan. Lain lagi dengan akuntansi pemerintahan, yang mana pihak berwenang terhadap pemeriksaan laporan keuangan adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Standar Akuntansi
Akuntansi pemerintahan beracuan pada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang dirancang KSAP (Komite Standard Akuntansi Pemerintahan) serta diatur pada PP nomor 71 tahun 2010.
Akuntansi komersial beracuan pada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Perancang dari standar ini adalah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI.
4. Sumber Pendapatan
Akuntansi komersial memiliki sumber pendapatan berupa penjualan barang maupun jasa. Untuk akuntansi pemerintahan sendiri memiliki sumber pendapatan dari penetapan aturan berdasar pada hukum yang berlaku seperti pajak, dan sebagainya.
5. Laporan
Terakhir, ada perbedaan pada segi laporannya. Akuntansi komersial terdiri atas laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas. Sedangkan pada akuntansi pemerintahan tidak terdapat laporan laba rugi. Namun, pada akuntansi pemerintah ada laporan realisasi anggaran serta laporan operasional.
