Mengenal Arbitrase, Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Hukum
Hukum yang berlaku di Indonesia membagi upaya penyelesaian sengketa perdata ke dalam dua cara. Cara Pertama, melalui jalur litigasi atau yang lebih dikenal dengan jalur pengadilan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata. Kedua, melalui penyelesaian di luar pengadilan atau jalur non litigasi. Salah satu penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ialah alternatif penyelesaian sengketa, sebagai contoh yaitu melalui lembaga arbitrase.
Sengketa perdata dalam perjanjian merupakan perkara yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Perjanjian diawali dengan negosiasi (bargaining process) sehingga menghasilkan kesepakatan yang tertuang secara tertulis dalam kontrak perdagangan. Dimana kontrak perdagangan sendiri berlaku sebagai alas hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.
Keadaan saat ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan tidak lagi menjadi pilihan utama karena dianggap tidak cukup efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali menimbulkan permasalahan seperti memakan waktu yang lama; tingginya biaya penyelesaian sengketa; dan penyelesaiannya juga harus berpaku pada hukum acara yang berlaku. Hal tersebut bertentangan dengan pola pikir pelaku akitivitas perdagangan untuk dapat bergerak cepat dalam penyelesaian sengketa.
Pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase (non litigasi) dianggap memberikan keuntungan tersendiri daripada melalui badan peradilan nasional, sehingga klausula arbitrase semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak dagang. Berikut merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase:
Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mengikuti peraturan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian.
Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase
Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), permohonan arbitrase dilakukan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti nama dan alamat Pemohon dan Termohon; penunjukan klausula arbitrase yang berlaku pada perjanjian; perjanjian yang menjadi sengketa;dasar tuntutan; jumlah yang dituntut (apabila ada); cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki; dan pengajuan jumlah arbiter yang dikehendaki.
Penunjukan Arbiter
Merujuk pada UU Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2, Pemohon dan Termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan Pemohon dan dalam jawaban Termohon. Forum arbitrase dapat dipimpin oleh hanya satu orang arbiter (arbiter tunggal) atau majelis, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam waktu 14 hari tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak, maka Ketua Pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Keputusan tersebut kemudian akan mengikat kedua belah pihak.
Tanggapan Termohon dan Tuntutan Balik (Rekonvensi)
Setelah berkas permohonan didaftarkan, pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Kemudian sekretariat BANI akan menyiapkan salinan permohonan arbitrase Pemohon dan dokumen lampiran lainnya untuk disampaikan kepada Termohon. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban, dan dapat diperpanjang hingga 14 hari.
Jawaban tersebut, Termohon dapat melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus yang dipersengketakan untuk mengajukan tuntutan balik atau disebut sebagai rekonvensi. Tuntutan balik ini dapat disertakan bersama jawaban Termohon.
Sidang Pemeriksaan
Pada sidang pemeriksaan arbitrase, dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini antara lain: pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan Bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan mendengar keterangan dari para pihak.
