Apa Itu Pakta Integritas?

Pakta integritas diatur melalui Permen PANRB 49/2011. Substansi pakta integritas dituangkan ke dalam dokumen pakta integritas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Permen PANRB 49/2011, diterangkan bahwa dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengertian secara Etimologi

Merujuk pengertian secara etimologi, mari simak definisi dari “pakta” dan “integritas”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran.

Kemudian, arti dari paktaadalah bentuk perjanjian yang merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Jika digabungkan, pakta integritas adalah perjanjian yang merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tentang kesepakatan akan mutu, potensi, dan/atau kemampuan dalam menjaga wibawa atau kejujuran.

Isi Secara Garis Besar

Umumnya, pakta integritas wajib ditandatangani para Aparatur Sipil Negara (“ASN”). Isi dari antara masing-masing instansi dari para ASN mungkin memiliki sedikit perbedaan, sebagai contoh pakta integritas ASN yang bekerja di BPK mungkin berbeda dengan pakta integritas Polri.

Namun, secara garis besar, isinya adalah sebagai berikut:

1. Ikut serta dalam upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melakukan perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima suap, gratifikasi atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bersikap jujur, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberikan contoh pelaksanaan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada bawahan.
6. Menyampaikan penyimpangan integritas di instansi terkait dan menjaga kerahasiaan saksi.
7. Apabila melanggar, maka akan menerima konsekuensi hukum.

Contoh Pakta Integritas

Untuk memperjelas, berikut poin-poin atau isi pakta integritas yang disarikan dari laman Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dittipidkor Bareskrim Polri serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
7. Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.

Sementara itu, isi pakta integritas yang disarikan dari laman Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada KKN;
3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN; dan
5. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bila melanggar pernyataan dalam pakta integritas.

Tujuan dari Pakta Integritas

Pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan diawali dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.

Tujuan pakta integritas, antara lain:

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, UUD 1945, dan Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut, pakta integritas merupakan perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaannya merupakan wujud pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas

penandatanganan atau janji yang tertuang tidak hanya bersifat seremonial semata. Terdapat pengawasan berupa pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Pengawasan dilakukan oleh Forum Pemantau Independen yang dibentuk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Forum Pemantau Independen beranggotakan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Anggota Forum Pemantau Independen wajib menandatangani dokumen pakta integritas.

Forum Pemantau Independen wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas. Penyusunan kode etik dilakukan bersama dengan pihak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan fungsinya, Forum Pemantau Independen berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pakta integritas. Penyediaan informasi mengacu kepada UU 14/2008.

Sesungguhnya, penandatanganan pakta integritas hanya akan bersifat formalitas dan tidak otomatis membuat sebuah institusi menjadi lebih transparan dan akuntabel jika tidak diikuti dengan sikap integritas para aparatur pelaksananya.

Sumber : https://www.hukumonline.com/klinik/a/pakta-integritas-dan-tujuannya-lt5e1d72765547e