Apa Itu Teknokrasi?

Teknokrasi adalah ideologi politik dalam pengambilan keputusan suatu negara dibuat oleh teknisi dan ahli dalam masalah konsultasi, bukan politisi.

Kata teknokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata téchne yang berarti seni atau teknik dan krátos yang menunjukkan dominasi atau kekuasaan. Dalam pengertian ini, teknokrasi dapat didefinisikan sebagai “pemerintahan dari mereka yang memiliki keterampilan”, yang menyiratkan suatu sistem di mana posisi pemerintahan diisi oleh spesialis dalam berbagai mata pelajaran dalam kementerian atau kabinet.

Teknokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berfokus pada rasionalitas absolut keputusan. Dengan cara ini, teknokrasi hanya dapat dipraktekkan jika politik dianalisis dan dipelajari oleh kelompok ahli di luar politik.

Dalam pengertian ini, dalam teknokrasi negara diatur dan diarahkan oleh para teknokrat. Para teknokrat menjadi spesialis dengan latar belakang di sektor swasta yang menggunakan pengetahuan mereka tentang pasar untuk membuat keputusan pemerintah.

Karakteristik teknokrasi

Teknokrasi ditandai dengan mengganti karier politik oleh spesialis di area publik yang tidak dipilih secara demokratis dan yang keputusannya sebagian besar didasarkan pada kinerja ekonomi.

Di satu sisi, teknokrasi memiliki keunggulan ketidakberpihakan dalam analisis dan pengambilan keputusan atas masalah-masalah negara yang kompleks, dengan mempertimbangkan hasil-hasil baik yang diperoleh di sektor swasta.

Di sisi lain, teknokrasi memiliki kerugian penghapusan pemilihan demokratis dan variabel sosial dalam masalah Negara, mengubah pemerintah menjadi administrasi bisnis.

Contoh teknokrasi

Teknokrasi di dunia telah diterapkan dalam lemari administrasi pemerintahan dengan penekanan pada ekonomi dan di negara-negara dalam krisis ekonomi untuk waktu yang singkat.

Dalam arti tertentu, contoh teknokrasi di dunia adalah kabinet presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari dan Ernesto Zedillo antara 1988 dan 2000, dan pemerintahan sementara Mario Monti (Italia) dan Lucas Papademos (Yunani) tahun 2011.

Sejarah Teknokrasi di Indonesia 

Teknokrasi di Indonesia mulai diperkenalkan oleh rezim otoritarian Orde Baru, sehingga kata teknokrasi identik dengan rezim tersebut. Kerja sama rezim ini dengan para teknokrat sudah dimulai sejak berdiri tahun 1966. Pada waktu itu, Soeharto meminta bantuan Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Moh Sadli, dan Subroto sebagai Tim Ahli Ekonomi Presiden. David Ransom (2006) menyebut para teknokrat Orde Baru sebagai “Mafia Berkeley” mengacu pada University of California at Berkeley di Amerika Serikat, tempat sebagian besar teknokrat bidang ekonomi tersebut menempuh pendidikan doktoral mereka.

Meskipun secara resmi kerja sama tersebut dimulai pada tahun 1966, tetapi embrio para teknokrat tersebut menurut Farabi Fakih (2013) dalam disertasinya yang berjudul The Rise of the Managerial State in Indonesia: Institutional Transition during the Early Independence Period:1950-1965 sudah muncul sejak tahun 1950-an sebagai hasil dari masuknya manajerialisme saintifik melalui program kerja sama pendidikan dengan negara-negara Barat. Farabi Fakih menyebut embrio para teknokrat Orde Baru sebagai “Kelas Manajerial”. Para teknokrat di bidang ekonomi tersebut membawa proyek “Negara Developmentalis” yang menyandarkan perencanaan ekonomi Indonesia pada paradigma ekonomi Neo-Klasik, Keynesianisme, dan teori lima tahap pembangunan dari Walt Whitman Rostow.

Rizal Mallarangeng (2005) dalam disertasi doktoralnya yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992 mengembangkan konsep “Komunitas Epistemik”. Disertasi tersebut menjelaskan bahwa pandangan para teknokrat di bidang ekonomi mulai berubah ke arah Neoliberalisme dan mulai dibantu oleh orang-orang di luar pemerintahan yang juga berorientasi neoliberal di akhir dekade 1980-an. Komunitas Epistemik sendiri didefinisikan sebagai jaringan yang terdiri dari berbagai kalangan profesional yang telah diakui keahlian dan kompetensinya dalam memberikan ilmu pengetahuan yang relevan untuk perumusan dan pengambilan kebijakan publik  melalui  penelitian mereka.

Menurut penjelasan Rizal Mallarangeng, Komunitas Epistemik Liberal berperan dalam meyakinkan pemerintah maupun masyarakat bahwa untuk mengatasi kesulitan, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah deregulasi atau liberalisasi ekonomi. Komunitas Epistemik Liberal menjadi mitra yang efektif bagi para teknokrat dalam meyakinkan masyarakat tentang pentingnya liberalisasi ekonomi. Kerja sama kedua kelompok ini kemudian membuat mereka disebut sebagai koalisi liberal. Jatuhnya harga minyak pada dekade 1980-an, menurut catatan Rizal Mallarangeng (2005), menjadi momentum yang baik bagi koalisi liberal untuk melakukan reorientasi kebijakan ekonomi rezim otoritarian Orde Baru.

Proyek “Negara Developmentalis” pada awal sampai pertengahan Orde Baru maupun perubahan pandangan para teknokrat di bidang ekonomi ke arah neoliberalisme, memang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sangat tinggi. Sayangnya jurang antar kelas sosial ekonomi di Indonesia juga menjadi semakin lebar akibat kebijakan-kebijakan perekonomian Indonesia yang didasarkan pada dua paradigma tersebut. Selain itu, pengaruh para teknokrat di bidang ekonomi mulai berkurang dengan munculnya teknokrat di bidang teknologi atau kelompok para insinyur (teknolog) yang dipimpin oleh B.J. Habibie.

Sulfikar Amir (2012) dalam bukunya yang berjudul The Technological State in Indonesia: The Co-constitution of High Technology and Authoritarian Politics menyatakan bahwa kelompok para insinyur tersebut membawa proyek “Negara Teknologis” yang ingin mengarahkan kebijakan pembangunan di Indonesia ke arah industri teknologi tingkat tinggi. Salah satunya adalah Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang dipimpin oleh B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada masa itu.

Sulfikar Amir (2012) juga mencatat bahwa di periode akhir Orde Baru terjadi pertarungan antara para teknokrat di bidang ekonomi yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro dengan kelompok para insinyur pimpinan B.J. Habibie. Pertarungan wacana tersebut sering disebut sebagai Widjojonomics vs Habibienomics. Untuk menghadapi para teknokrat di bidang ekonomi, B.J. Habibie tidak hanya mengandalkan para insinyur atau teknolog, tetapi juga memobilisasi para cendekiawan muslim melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dia ketuai dan dibentuk pada awal 1990-an. Selain mobilisasi para cendekiawan muslim, kedekatan personal B.J. Habibie dengan Soeharto yang sudah terbentuk sejak 1950-an turut mendukung pemihakan rezim otoritarian Orde Baru pada proyek “Negara Teknologis” pada saat itu.

Selanjutnya Sulfikar Amir (2012) menunjukkan bahwa Orde Baru juga punya alasan-alasan kuat lain yang membuat rezim tersebut mendukung proyek “Negara Teknologis”. Pertama, teknologi menyediakan sarana untuk membentuk kedaulatan negara dan mengantisipasi ancaman dari pihak asing. Kedua, teknologi berfungsi sebagai simbol pengikat masyarakat melalui imaji identitas bersama yang ditimbulkannya. Serta ketiga, teknologi mampu mengalih rupa menjadi simbol kebanggaan nasional karena ia menjadi representasi keberhasilan sebuah bangsa dalam lingkungan pergaulan internasional.

Sayangnya, seperti “Negara Developmentalis”, proyek “Negara Teknologis” pada akhirnya juga mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah kegagalan kelompok para insinyur atau teknolog menentukan prioritas pengembangan teknologi yang tepat. Triliunan rupiah dihabiskan untuk mengembangkan teknologi dirgantara. Sementara anggaran untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat diabaikan. Kegagalan penentuan prioritas pengembangan teknologi tersebut juga didukung oleh nasionalisme simbolik ala Orde Baaru yang lebih mementingkan kemegahan pencapaian pengembangan teknologi dibanding manfaatnya untuk masyarakat. Ringkasnya, secara ironis rezim otoritarian Orde Baru yang berupaya memajukan teknologi tingkat tinggi untuk “lepas landas”, malah menjadikan masyarakat yang seharusnya ikut naik “pesawat pembangunan” sebagai “landasannya”.