Awal Demokrasi Modern di Indonesia
Artikel ini menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia dan menunjukkan faktor-faktor kunci yang bertanggung jawab atas munculnya sistem multipartai berdasarkan jabatan-jabatan yang dipilih secara partisipatif. Gambaran yang agak umum tentang perkembangan demokrasi di Indonesia ini menarik untuk ditelaah secara politis melalui yurisprudensi sosiologis untuk mengidentifikasi apakah perkembangan demokrasi di Indonesia mengikuti aspirasi yang diinginkan rakyatnya? Apa kekuatan yang telah menyatukan kekuatan partai besar dan mempertahankan mereka dalam kekuasaan selama tiga puluh tahun? Apa kekuatan sosial-ekonomi yang kompleks yang telah membentuk munculnya politik multipartai di Indonesia? Semua pertanyaan ini membentuk inti dari artikel ini.
perkembangan demokrasi di Indonesia Partai Demokrasi Indonesia (PDP) dan Dewan Islam telah memimpin dalam mendorong pemerintahan yang inklusif dan transparan melalui pemilihan umum multipartai yang berlangsung pada Desember 2021. Kedua partai utama tersebut telah disatukan oleh sebuah partai politik yang dipimpin oleh Muhammad C. Prasetyu sebagai bagian dari aliansi kiri luas. Partai-partai besar dalam aliansi ini termasuk konfederasi serikat pekerja besar yang mewakili kelas pekerja industri, petani dan pedagang skala kecil. Tujuan dari partai-partai ini adalah untuk membentuk basis dukungan yang luas bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Setelah mengadakan beberapa pemilihan umum yang berlangsung selama tiga bulan, hasilnya diumumkan pada 30 Desember. Hasilnya menunjukkan bahwa partai yang berkuasa memenangkan jumlah kursi terbesar di kedua majelis parlemen (dewan perwakilan – DPR dan Senat), dengan mitra koalisi yang berkuasa, PPP memimpin dalam jumlah kursi di majelis rendah. Ada tie-break antara dua partai besar dengan koalisi yang berkuasa keluar sebagai pemenang dengan suara terbanyak. Dengan hasil ini pembentukan sistem multipartai dikonfirmasi.
Ini adalah produk sampingan dari proses paralel, yang dimulai pada awal 2021 dengan pementasan pemilu sela. Pemilu sela merupakan upaya untuk mencopot beberapa anggota partai yang berkuasa dari kursi mereka yang ditentang selama pemilihan umum. Pencopotan bangku oposisi ini membuka jalan bagi majelis permusyawaratan yang merupakan langkah awal menuju demokrasi di Indonesia. Majelis permusyawaratan terdiri dari kuorum terpilih dari anggota kedua majelis parlemen dan didominasi oleh partai mayoritas di Indonesia. Ini adalah peran majelis ini untuk memberlakukan kode hukum untuk negara dan memilih presiden (perdana menteri) dan wakil presiden (pembicara parlemen atau juru bicara banding).
Meskipun semua indikasi adalah bahwa konstitusi baru dan pemerintahan baru akan membawa transisi yang mulus, diantisipasi bahwa akan ada periode periode transisi di mana akan ada relatif tenang tetapi akan ada tantangan untuk berfungsinya demokrasi. Tantangan utama akan datang dari bangkitnya fundamentalisme di masyarakat Indonesia dan menurunnya kepercayaan terhadap quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemungutan suara. Meningkatnya jumlah kasus pemalsuan dalam beberapa tahun terakhir dapat menyebabkan tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah pada pemilihan nasional berikutnya. Perbaikan terkini dalam prosedur pelaksanaan jajak pendapat oleh Komisi Pemilihan Umum (ECI) juga menambah tantangan yang dihadapi demokrasi kontemporer di Indonesia.
Masalah utama yang dihadapi demokrasi yang sedang berkembang adalah kurangnya dukungan dari rakyat dalam kapasitasnya sebagai wakil dari komunitasnya. Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah kemungkinan akan menyebabkan tantangan lebih lanjut terhadap berfungsinya demokrasi Indonesia dan lebih lanjut menunda proses pembentukan negara yang mandiri dan layak bagi bangsa. Rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan umum baru-baru ini kemungkinan disebabkan oleh iklim yang kering di negara ini, meningkatnya urbanisasi di pusat-pusat kota di kota-kota dan meningkatnya buta huruf di masyarakat. Secara keseluruhan, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih buta huruf dan meningkatnya kekeringan membuat masyarakat sulit untuk memilih karena mereka tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang proyek pembangunan lokal dan pembangunan di daerah tempat mereka tinggal.
Perkembangan demokrasi dapat dilihat dalam budaya politik Indonesia sejak hasil pemilu diumumkan. Masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap keterwakilan mereka di tingkat lokal, yang terlihat dari penolakan mereka terhadap keputusan-keputusan penting pemerintah di tingkat regional dan nasional pada pemilihan-pemilihan yang akan datang. Hal ini mencerminkan sikap dan pandangan demokratis terhadap proses perubahan dan perbaikan di semua tingkatan pemerintahan termasuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Perayaan hari pertama bulan Mei di Jakarta untuk menghormati mantan Presiden Suharto menandai babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia.
